Membuat Desain Pemerintahan Dalam Perkemahan

Secara umum desain tapak pemerintahan dibuat berdasarkan jumlah peserta dalam perkemahan. Sistem pemerintahan dalam perkemahan umumnya dimulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, RW sampai RT. Desain tapak pemerintahan sangat diperlukan untuk mengatur rotasi peserta dalam kegiatan dan mengetahui dimana letak perkemahan suatu kontingen. Misalnya letak kotingen putra Kota Surabaya ada di Kelurahan 1 putra, RW 3, RT 5 kavling nomor 2. Jika sewaktu-waktu ada yang mencari kontingen tersebut maka dengan mudah dapat menemukan lokasi perkemahannya. Sebagai contoh desain pemerintahan perkemahan tingkat Jawa Timur dengan jumlah peserta perkemahan adalah 1280 orang atau 160 regu/sangga. Desain ini berdasarkan perhitungan jumlah cabang di Jawa Timur yaitu sebanyak 38  kabupaten/kota mengingat Kwarda Jawa Timur adalah Kwarda dengan jumlah cabang terbanyak se-Indonesia. Masing-masing cabang mendapat kuota 4  regu/sangga yaitu 2 putra dan 2 putri sehingga secara matematis 38 x 4 = 152 dan saya genapkan menjadi 160 regu/sangga seperti gambar di bawah ini.

Dari desain di atas maka sudah dapat diketahui berapa jumlah regu/sangga yang ada di dalam perkemahan mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat RT. Berikut ini akan saya dijelaskan maksud gambar di atas:

• Suatu kegiatan dibuat sistem pemerintahan Kabupaten dengan jumlah 160 regu/sangga. 
• Dalam satu kabupaten terdapat 2 kecamatan yaitu putra dan putri masing-masing terdiri dari 80 regu/sangga. 
• Masing-masing kecamatan memiliki 4 kelurahan putra dan putri sehingga total ada 8 kelurahan yang masing-masing berisi 20 regu/sangga 
• Selanjutnya di tingkat kelurahan ada 8 RW putra dan 8 RW putri sehingga total ada 16 RW yang masing-masing berisi 10 regu/sangga.
• Di tingkat RW terdapat 16 RT putra dan 16 RT putri sehingga total ada 32 RT yang masing-masing terdiri dari 5 regu/sangga.

Untuk mengetahui berapa jumlah orang yang ada di masing-masing kecamatan, kelurahan, RW dan RT bisa dihitung secara matematis dengan mengalikan angka-angka yang tertera pada gambar dengan jumlah maksimal satu regu/sangga yaitu 8 orang, dengan kata lain dalam sistem pemerintahan paling bawah yaitu tingkat RT terdapat 40 orang.

Dalam membuat tapak kemah atau pemerintahan ada beberapa masalah yang biasa terjadi dan perlu diselesaikan terlebih dahulu. Tantangan tersebut antara lain, peserta lebih dari 160 regu/sangga, peserta kurang dari 160 regu/sangga, jumlah regu/sangga peserta putra dan putri tidak seimbang. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu ada perencanaan terlebih dahulu mengenai jumlah regu/sangga yang akan  digunakan dalam pemerintahan perkemahan untuk mempermudah dalam membuat tapak kemah karena pada nantinya akan berpengaruh terhadap rotasi kegiatan. Dengan perencanaan yang matang maka jumlah peserta tidak akan lagi menjadi masalah. Namun jika peserta yang ditargetkan tidak sesuai perencanaan seperti yang dijelaskan di atas maka harus dihitung secara matematis dengan mengurangi atau menambah jumlah RW atau RT.

Secara aturan belum pernah mendengar atau mengetahui standar dalam membuat desain pemerintahan karena bentuk pemerintahan di perkemahan disesuaikan dengan kebutuhan. Namun ada beberapa hal yang dapat digunakan menjadi standar dalam mendesain pemerintahan perkemahan.

1. Perkemahan yang dilakukan harus perkemahan berskala besar seperti Jambore, Raimuna, Lomba Tingkat atau perkemahan besar lainnya.
2. Jumlah minimal peserta perkemahan adalah 80 regu/sangga artinya ada 640 orang. Dengan jumlah ini minimal akan terbentuk 1 kabupaten , 2 kecamatan , 4 kelurahan, 8 RW dan 16 RT dengan masing-masing  RT terdapat 5 regu/sangga yang menempati kavling perkemahan.
3. Perkemahan yang dilaksanakan minimal 4 hari 3 malam, hal ini dijadikan standar agar fungsi dari pemerintahan bisa maksimal. Jika waktunya kurang dari itu misalnya 3 hari 2 malam maka hari pertama peserta datang lalu upacara pembukaan, hari kedua kegiatan dan hari ketiga upacara penutupan lalu pulang. Sehingga fungsi pemerintahan tidak maksimal, tidak ada waktu yang banyak bagi aparat pemerintahan untuk mengelola perkemahan seperti apel, senam, kerja bakti dan lain-lain.

Demikian sedikit info untuk mendesain pemerintahan perkemahan semoga bermanfaat.